PEMILU DAN PARPOL DALAM SISTEM DEMOKRASI

1. Pemilihan Umum (PEMILU)

Pemilihan umum (PEMILU) perupakan mekanisme demokrasi untuk memutuskan pergantian pemerintah dimana rakyat dapat menyalurkan hak politiknya secara bebas dan aman.

Di Indonesia pemilu 1999 merupakan tonggak sejarah bagi perjalanan demokrasi selanjutnya. Pelaksanaan pemilu 1999 mencoba memenuhi persyaratan pemilu demokratis diantaranya dengan melakukan beberapa perubahan kebijakan yaitu :

1. Kebijakan terkait dengan peran birokrasi sipil dan militer dalam penyelenggaraan pemilu 1999. 
2. Kebijakan mengenai pembentukan lembaga-lembaga yang mewadahi kerja pemilu berikut struktur organisasi lembaga-lembaga tersebut. 
3. Kebijakan tentang berdirinya partai-partai politik peserta pemilu dan kebebasan pers.

2. Partai Politik

Partai politik memiliki peranan yang sangat strategis terhadap proses demokratisasi selain sebagai struktur kelembagaan politik yang anggotanya bertujuan mendapatkan kekuasaan dan kedudukan politik. Partai politik adalah sebagai wadah bagi penampungan aspirasi rakyat. Terkait dengan partai politik adalah sistem kepartaian yang berbeda pada setiap negara.

1. Sistem Satu Partai (one party system) : Sistem ini sama seperti tidak ada partai politik, karena hanya ada satu partai untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Partai tunggal tersebut adalah partai yang mengendalikan pemerintahan (the ruling party) contohnya partai Nazi di Jerman, partai Fasis di Italia.
2. Sistem Dwi Partai (two party system) : Sistem ini adalah sistem dua partai sebagai wadah penyalur aspirasi rakyat. Seperti di AS, ada partai Republik dan partai Demokrat, adakalanya sistem kepartaian di Inggris dan Australia digolongkan sebagai sistem dwipartai, walaupun sebenarnya terdapat lebih dari dua partai, partai-partai lainnya bisa ikut salam struktur pemerintahan jika berkoalisi dengan partai besar, yaitu salah satu dua partai yang berpengaruh dan banyak pendukungnya.
3. Sistem Banyak Partai (multiparty system) : Sistem ini terdiri dari lebih dua partai, negara yang menganut sistem multipartai antara lain Jerman, Perancis, Jepang, Malaysia, dan Indonesia. Dalam sistem multipartai, jika tidak ada partai yang meraih suara mayoritas, maka dibentuk pemerintahan koalisi yang terdiri banyak partai politik.