ISLAM DAN DEMOKRASI

1. Konsep Islam dan Demokrasi

Dalam agama Islam, sejatinya tidak dikenal istilah demokrasi. Orang-orang Islam hanya mengenal kebebasan (al hurriyah) yang merupakan pilar utama demokrasi yang diwarisi semenjak Zaman Nabi Muhammad Saw., termasuk di dalamnya kebebasan memilih pemimpin, mengelola negara secara bersama-sama (syura), kebebasan mengkritik penguasa, kebebasan berpendapat.Basis empiriknya demokrasi dan agama memiliki perbedaan yang mendasar. Demokrasi berasal dari pergumulan pemikiran filosofis manusia, sedangkan agama berasal dari wahyu. Meskipun keduanya dikatakan berbeda dalam basis empirik, namun dalam kaitan berbasis dialektis, agama dapat memberikan dukungan positif terhadap demokrasi dan demokrasi sendiri dapat memberikan peluang bagi proses pendewasaan kehidupan bernegara.

Dukungan positif yang diberikan bukan berarti mutlak bahwa semua menurut demokrasi adalah benar .Islam juga mencerminkan demokrasi. Namun, Islam tidak mengenal paham demokasi yang memberikan kekuasaan besar kepada rakyat untuk menetapkan segala hal. Apa yang kita kenal dengan Piagam Madinah yang dimunculkan oleh Nabi Muhammad Saw. dan umat Islam di Madinah merupakan konsep pertama di dalam dunia Islam mengenai demokrasi. Makna demokrasi adalah dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, kemudian melindungi semua kepentingan rakyat. Jadi, Islam sebenarnya identik dengan demokrasi, namun demokrasi dalam Islam memiliki perbedaan-perbedaan dengan demokrasi yg dicetuskan.

Jadi  sebenarnya dalam Islam walaupun tidak mengenal kata demokrasi namun prinsip-prinsip dasar demokrasi sendiri tersebut ada. Islam pun tidak seluruhnya menolak konsep yang ada pada demokrasi (yang dicetuskan dunia barat) walaupun tidak semua juga sesuai. Sehingga mungkin dibutuhkan berbagai penyesuaian jika hal itu akan diterapkan untuk umat Islam. Seperti musyawarah atau voting hanya berlaku pada persoalan ijtihadi, bukan pada persoalan yang sudah ditetapkan secara jelas oleh Al Quran dan Sunah, produk hukum dan kebijakan yang diambil tidak boleh keluar dari nilai – nilai agama, dan hukum dan kebijakan tersebut harus dipatuhi oleh semua warga, dan mungkin masih banyak penyesuaian lain tentang demokrasi yang ada (di negara kita khususnya yang masih berkiblat ke barat) dengan demokrasi menurut konsep Islam.

2. Konsep Kedaulatan Menurut Islam

Islam mampu menyajikan prinsip-prinsip umum terutama berkaitan dengan konsep kedaulatan dalam politik ketatanegaraan.

3. Kedaulatan Tuhan

Ajaran yang paling mendasar dalam islam adalah ajaran tauhid, yaitu pengakuan akan keesaan dan kekuasaan Tuhan [the unity and souverenity of God]. Ajaran tauhid ini menjangkau aspek kehidupan manusia tidak terkecuali aspek politik ketatanegaraan dan pemerintahan.

Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Mawdudi:

Prinsip dasar Islam adalah bahwa manusia, baik secara i nduvidu maupun kolektif, harus menyerah pada ketentuan, peraturan, dan kekuasaan Tuhan saja. Tak seorangpun diperbolehkan memberikan perintahnya atas namanya sendiri, tak seorangpun dapat membuat undang-undang dengan wewenang sendiri, dan orang-orang tidak bisa diwajibkan mengikuti undang-undang yang dibuat oleh manusia itu. Kedaulatan dan kekuasaan berada ditangan Tuhan. Manusa menjalankan kekuasaan di dunia atas nama kedaulatan tuhan itu.

4. Kekhalifaan Manusia dan Kedaulatan Rakyat

Islam memandang bahwa manusia adalah khalifah Allah di muka bumi, yalni pengganti atau wakil Allah yang bertugas melaksanakan kedaulatan-Nya dalam kehidupan bermasyarakat.

Ringkasannya, dalam konsep Islam, kedaulatan rakyat harus diletakkan dalam bingkai tanggung jawab kekhalifaan menuntut konsekuensi pengembangan kreavitas manusia dalam membangun kehidupan bersama dalam batas-batas yang melampaui otoritas Tuhan. Disini tampak jelas bedanya dengan kedaulatan rakyat dalam perspektif demokrasi sekuler ala Barat yang memudahkan kedaulatan manusia dan secara tegas mengeluarkan urusan negara dari agama.